News Politik

Wartawan Nganjuk Diskusi Terbuka Tangkal Kampanye Hitam

NGANJUK – ANJUKZONE – Menangkal maraknya kampanye hitam (black campaign), komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Nganjuk bersama wartawan menyelenggarakan diskusi terbuka. Diskusi ini menyusul pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Nganjuk 2018. Diskusi terbuka bertajuk “Tangkal Kampanye Hitam (Black Campaign) Ciptakan Pemilu Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2018 diselenggarakan di Padepokan PSHT Ranting Nganjuk, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk dan diiikuti puluhan wartawan, baik cetak, cyber maupun elektronik, serta perwakilan dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Nganjuk. Hadir pula sebagai nara sumber adalah komisioner KPU, Panwaslu, kepolisian, serta wartawan senior.

Desy Natalia Widya, serta satu-satunya pasangan calon bupati yang hadir pada acara itu menyampaikan, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas yang mengatur tentang black campaign. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti, batasan-batasan yang dilarang oleh penyelenggara pemilu, termasuk dari Panwaslu Nganjuk.

Desy Natalia Widya, Cabup Nganjuk didampingi Ainul Yakin calon wakil Bupati mengikuti Diskusi Terbuka tangkal kampanye hitam (foto-sukadi)

“Harusnya ada aturan yang jelas, termasuk sanksinya terkait black campaign. Untuk itu perlu sosialisasi yang lebih kepada pengguna medsos (media sosial,red) dan seluruh masyarakat,” ujar Desy didamping calon wakilnya, Ainul Yakin.

Hal yang sama disampaikan, Imam Ghozali, perwakilan paslon Hanung – Bima, bahwa dalam Panwas tidak ada panduan khusus tentang aturan larangan black campaign yang dapat digunakan oleh pengguna medsos.

“Ini masuk katagori black campaign atau bukan, dari panwas sendiri ada kejelasan, sehingga ada grup-grup WA (whatshaps,red)  atau facebook mengetahui dari panduan yang dishare oleh Panwas,” kata Imam.

Sementara dari perwakilan paslon Novi – Marhen menyoal keterbatasan tenaga Panwas yang ada di tingkat kecamatan, sehingga belum mampu menangkal beredarnya kampanye hitam yang ada di masyarakat.

Menanggapi pertanyaan dari penanya, Panwaslu Nganjuk berjanji akan membuat akun websites sebagai sarana sosialisasi aturan pemilu. Termasuk akan masuk ke sejumlah akun medsos untuk berbagi informasi dan aturan tentang larangan pemilu.

“Tapi Panwas harus ekstra hati-hati menggunakan medsos, jangan sampai justru menimbulkan permasalahan baru dan jangan sampai ada kesan bahwa Panwas berpihak kepada salah satu pasangan calon,” jelas Abdul Syukur.

Diskusi terbuka yang dipandu oleh Ristika, wartawan harian Bhirawa itu membagi dalam sesi-sesi pertanyaan seputar maraknya kampanye hitam yang akhir-akhir ini marak di media sosial. Dikhawatirkan, jenis kampanye jahat ini dapat mengganggu ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Nganjuk dalam Pilkada Juni 2018 mendatang. Untuk itu, dia mengundang sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada Nganjuk, antara lain dari Panwas, kepolisian, dan KPU, serta sejumlah wartawan yang terlibat langsung dalam pemberitaan.

Pertama, nara sumber untuk memberikan penjelasan terkait kampanye hitam dan dampaknya terhadap pasangan calon. Termasuk sanksi hukum kepada pelaku kampanye hitam.

Berikutnya, perwakilan pasangan calon, yakni pasangan Novi – Marhen, pasngan Hanung – Bima, dan pasangan Desy – Yakin. Selanjutnya, kesempatan disampaikan kepada wartawan.

Proses diskusi berjalan tiga arah setelah kesempatan diberikan oleh moderator. Setelah persoalan disampaikan penanya, kemudian ditanggapi oleh nara sumber, terakhir dari oleh wartawan.

Pihak KPU Nganjuk menjelaskan, dari perspektif penyelenggaraan pemilu, KPU menempuh cara pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Hanya pihaknya menyayangkan beredarkan kampanye hitam, yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pilkada Nganjuk 2018. KPUD bekerja sama dengan penegak hukum terpadu (GAKKUMDU) Nganjuk untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam, atau hal-hal lain, lewat sosialisasi dan transparansi dalam tubuh KPU.

“Karena kampanye hitam itu kampanye jahat yang dapat membunuh karakter seseorang, karena berawal dari isu yang sulit dicari kebenarannya. Untuk itu kapada wartawan jangan ikut-ikutan menyebarkan isu yang belum tentu benar,” kata Yudha Harnanto, komisioner KPU.

Parahnya lagi, lanjut Yudha, banyaknya pemilih pemula, yang rata-rata belum mengenal politik dan belum pernah menggunakan hak memilih. “Ini mencedarai perkembangan mindset dari pemilih pemula, karena harus sudah dihadapkan berita bohong tentang pemilu,” ujarnya. (sukadi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *