Uncategorized

KPU Tekan Tingkat Politik Uang

NGANJUK – ANJUKZONE – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau kepala daerah identik dengan money politik selalu menjadi bahasan di masyarakat pemilih. Mulai pelosok desa hingga kota, anggapan untuk bisa menang menjadi bupati/ wali kota/ kepala daerah  harus  menempuh cara politik uang. Ini lantaran, mereka mengacu pada praktik money politik pemilu sebelumnya, yang juga sama-sama mendapat uang sebelum datang ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan mobilitasnya sulit terbendung, meski undang-undang dan agama melarangnya.

Tak heran,  praktik politik bagi-bagi uang ini membuat gerah banyak pihak, termasuk anggota MPR RI H. A. Budiono, M.Ed.  dan Ketua KPUD Nganjuk, Agus Rahman Hakim.

Budiono, saat kunjungan kerja di Kantor KPUD Nganjuk, Senin, Februari 2018 lalu, wakil rakyat dari DPD perwakilan Jawa Timur ini menyoal banyak,  adanya praktik politik uang yang beredar selama ini, menyusul pelaksakasanaan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Budiono banyak mendengar suara masyarakat, pemilih hanya akan memilih calon bupati yang memberinya uang. Apabila tidak mendapat ‘upah’ sebagai ganti ongkos kerja satu hari, pilih tinggal di rumah.

Praktik politik uang, menurut Budiono menyebabkan biaya politik juga ikut tinggi, yang nilai nominalnya bisa mencapai milyaran rupiah untuk sekali putaran. Dampaknya, pesta demokrasi tidak lagi bersih dan hanya menghasilkan pemimpin yang korup, lantaran sibuk mencari ‘pulihan’.

“Padahal, pemerintah mengeluarkan dana cukup tinggi untuk sebuah pilkada. Namun hasilnya, tidak sesuai pilihannya, melainkan faktor uang yang nilainya tidak seberapa, “ ujar Budiono.

Selain KKN, dampak lain dari pemimpin hasil pilkada money politik adalah ketidakadilan, gratifikasi, masyarakat jadi sengsara, dan sebagainya. Dampaknya, banyak bupati atau kepala daerah yang masuk penjara karena tertangkap KPK.

Agus Rahman Hakim, Ketua KPUD Nganjuk menyampaikan, dari data hasil survey  dua lembaga independen yang pernah melakukan penelitian di Nganjuk, tentang Pilkada, disimpulkan, tingkat kecurangan sangat tinggi. “Salah satunya adalah praktik money politik,” ujar Agus Rahman mendampingi Budiono di kantornya.

Untuk mengantisipasi maraknya money politik, lanjut Agus, pihaknya secara terus menerus mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada Nganjuk ke seluruh warga masyarakat. Baik dilakukan sendiri, mendatangi rumah-rumah warga, maupun lewat petugas. Ini untuk memantapkan, pentingnya memilih seorang pemimpin berkualitas, tanpa harus berharap imbalan.

Menurut Agus, apabila tingkat kompetitif pemilih terhadap calon pemimpin tinggi, maka tingkat praktik politik uang rendah. Lantaran, mereka hanya akan memilih calonnya sesuai pilihannya, bukan karena uangnya.

“Kami melarang semua calon untuk bagi-bagi uang,” pungkasnya. (skd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *