News Opini Uncategorized

“Luput Pisan Kena Pisan”

Oleh : SUKADI

WARGA Nganjuk bakal dihadapkan pada pemilukada Juni 2018 mendatang. Hingga kini, baru satu pasangan calon yang ‘konon’ sudah mengantongi rekomendasi dari DPP, yakni pasangan Novi – Marhaen.
Sedangkan bakal calon yang lain masih terkatung-katung mengejar rekom untuk menjadi sejoli, yang harus diplih oleh warga Nganjuk menjadi bupati dan wakil bupati. Di mana, keputusan untuk memilih dan dipilih akan teruji pada panggung demokrasi pilkada 2018.
Tidak mudah untuk menentukan siapa yang terbaik, karena semua menawarkan kebaikannya. Tidak ada cacat sedikitpun saat mereka berhadapan dengan pendukungnya. Sebuah kata manis terus diumbar, agar pendukungnya percaya dialah yang paling sempurna. Mereka terus meluncurkan kata-kata itu, pada setiap kesempatan. Masyarakatpun mulai mempredikat bakal calon dengan sebutan bapak bank thithil, Srikandi tua, Srikandi muda, pembual gedabrus, dll predikat sinis.
Dari berangkatnya, para calon dan pasangannya dari partai atau gabungan partai, sudah menyuguhkan menu yang tidak enak untuk dimakan dan cenderung membawa perut mules. Upaya saling jegal dan intimidasi terjadi bila kepentingan tidak terwujud. Uang berapapun jumlahnya dengan mudah dibayarkan asal tujuannya dikabulkan. Hanya semata-mata bisa lolos sebagai ‘calon’, yang belum tentu menjadi kenyataan. Belum tampak, partai yang menawarkan rekomendasi tanpa mahar atau diposito kepada bakal calon. Bahkan dikabarkan untuk sebuah rekomendasi dimahar hingga puluhan miliar rupiah.
Apa yang mereka cari?
Tanpa mengendurkan semangat untuk berdemokrasi, namun perjalanan demokrasi yang keterlaluan dengan menjual atas nama rakyat, sungguh keterlaluan. Bukan lagi berbicara etika, namun lebih mengarah sebuah kepentingan yang masih samar-samar. “Demi mencari ‘pulihan’ atau kesejahteraan rakyat, belumlah jelas” Salah dalam menentukan pilihan dampaknya lima tahun menyangga beban penderitaan. Bukti sudah terwujud bagi warga Nganjuk. Kesalahan menentukan seorang pemimpin berakibat fatal. “Luput pisan, kena pisan.”
Dunia selayaknya kagum pada demokrasi Indonesia. Inilah demokrasi yang dibangun dengan tempo sangat cepat tanpa melalui tahap-tahap pelembagaan. Begitu pemerintahan otoriter diruntuhkan, seketika itu pula demokrasi tumbuh dan bersemi di Bumi Pertiwi.
Bukan pula sembarang demokrasi. Yang terjadi adalah demokrasi secara langsung, baik memilih kepala daerah maupun memilih presiden. Sebuah lompatan luar biasa, yaitu dari mobilisasi politik menjadi partisipasi politik, dari zaman orang takut tidak memilih karena mobilisasi politik oleh rezim otoriter berubah menjadi orang dengan riang gembira ke tempat pencoblosan karena keinginan berpartisipasi.
Demokrasi memerlukan landasan kesejahteraan ekonomi untuk dapat dipelihara dan dipertahankan. Padahal yang sedang terjadi demokrasi berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Demokrasi justru berbanding lurus dengan kemiskinan. Demokrasi semakin meluas dengan diselenggarakannya pilkada yang pertama kali di berbagai daerah, tetapi serentak dengan itu kemiskinan pun kian membengkak.
Demokrasi tanpa kesejahteraan adalah rapuh. Diingingatkan, salah satu risiko besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tingkat kemakmuran ekonomi yang masih rendah. Karena itu, risiko kegagalan demokrasi masih tinggi.
Berdasarkan penghasilan per kapita Indonesia belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi. Jalan masih panjang dan di tengah jalan menuju ambang zona aman itu, demokrasi bisa roboh dihajar kemiskinan.
Demokrasi memerlukan kesabaran, di antaranya kesabaran untuk mendengarkan dan didengarkan. Demokrasi memerlukan telinga lebar untuk menangkap yang tak bersuara (voiceless) dan memerlukan dada yang luas untuk menerima suara yang keras, kencang, dan kasar. Namun, demokrasi bisa roboh seketika oleh ketidaksabaran memikul dan menahan sakitnya dera kemiskinan.
Jangan lupa, inilah bangsa yang gampang dibuai euforia, dan seketika gampang pula berbalik menghujat habis-habisan. Demokrasi yang disanjung-sanjung pun gampang berubah menjadi kutuk dan laknat.
Di atas kemiskinan memang tipis sekali jarak antara demokrasi dan revolusi. Dan, mestinya, semua anak bangsa ini tak ingin tragedi itu terjadi di negeri ini.
Spekulasi dalam berdemokrasi, sering dirasakan dalam perjalanan berpolitik di Negara kita. Suara dalam pemilu dapat ditukar sebuah kepentingan. Siapa berani membayar mahal dan atas nama siapa, suara-suara itu sangat tinggi harganya, kendati uang-uang itu tidak sampai ke pemilik suara. Bukan bualan semata, saat bertanya kepada si pemilik suara, “Asal mau membayar, dialah yang aku pilih,” katanya. “Berapun akan aku beli, asal sanggup memilih aku,” jawabnya.
Bila demokrasi sudah ternodai sejauh ini, sungguh demokrasi diambang kehancuran. Uang menjadi segala-galanya.Pemimpin bukan semata-mata ditentukan tebal dan tipisnya uang, namun bagaimana kecakapan dia dapat memimpin. Pemimpin yang sukses, pemimpin yang sudah teruji di masyarakat, bukan muncul secara instant yang dapat diperbaiki sewaktu pemerintahan berjalan.
Memilih dengan tepat adalah memilih sesuai hati nuraninya, di mana setiap orang memiliki indera yang satu ini dan tidak bisa ditukar dengan sesuatu yang lain. Indera ini muncul saat pertama kali, panggilan jiwa itu terjadi kontak. Dan akan tetap kokoh pada pendiriannya manakala pikiran kita selalu merujuk kapan hati nurani pertama kali berbicara. Namun seiring perjalanan waktu, hati nurani kita mudah kendor, setelah ada pengaruh. Selamat menentukan pilihan.
“Luput pisan, kena pisan”(skd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *