Hukum Konsultasi

Jerat Hukum Jalan Umum Rusak

Adakah jerat hukum dan siapa penanggungjawab jalan umum yang rusak?

“Siapakah yang bertanggung jawab atas kondisi jalan umum yang rusak?”, tentunya adalah Pemerintah. Tetapi sering dijumpai,baik pemerintah kabupaten, kota, desa, provinsi, maupun pusat, sering terjadi saling melempar tanggung jawab. Antara satu dengan yang lain saling tuding, berkenaan dengan kewenangan atas jalan umum. Yang terjadi adalah semakin lambat atau bahkan terindikasi adanya pembiaran  jalan umum yang rusak atau berlubang dan tidak segera diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang  Jalan dalam Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan, “Jalan sebagai bagian prasarana transportasi, mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada ayat (2) menyebutkan “Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara”. Dalam ayat (3) menyebutkan “Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Infrastruktur berupa jalan mempunyai peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pemerintah disetiap tingkatan memiliki tanggung jawab atas kondisi jalan yang rusak dan berkewajiban untuk segera memperbaiki apabila terdapat jalan yang rusak.

Setiap jalan umum dibangun oleh penyelengara jalan dalam hal ini pemerintah, perlu diketahui dan pahami terlebih dahulu tentang status jalan tersebut.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 menyebutkan, “bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa”.

Untuk kewenangan pemerintah mana yang bertanggung jawab, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 57 ayat (2)  berbunyi “Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional”. Yang artinya adalah apabila status jalan yang rusak tersebut merupakan jalan nasional yang memiliki tanggung jawab atau memiliki wewenang untuk memperbaiki adalah Pemerintah Pusat dengan pelaksana tugasnya yaitu Menteri pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Direktorat Jenderal Bina Marga.

Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi “Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa”. Yang artinya adalah apabila status jalan umum yang rusak tersebut merupakan jalan provinsi, maka yang berwenang dan bertanggung jawab adalah Gubernur. Sedangkan apabila jalan umum yang rusak tersebut berstatus jalan kabupaten/kota, maka yang berwenang dan bertanggung jawab adalah bupati/walikota. Begitu juga apabila status jalan umum yang rusak tersebut adalah jalan desa, maka yang berwenang dan bertanggung jawab adalah kepala desa.

“Adakah jerat hukum terhadap penanggung jawab tersebut ?”

Jawanya, “Ada.”

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal Pasal 24  ayat (1) menerangkan  “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.”  Sedangkan dalam ayat (2) “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”

Jadi jelas para penyelengara jalan dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah seperti yang telah dijelaskan diawal, tidak boleh lalai dalam tugasnya menyelenggarakan jalan yang dalam masalah ini memperbaiki jalan umum yang rusak dan apabila masih lalai maka masyarakat yang merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham dulu siapa yang berwenang mengurus ruas jalan dimaksud.

Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai contoh pada pasal 273 ayat (1) menyebutkan, “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Jika para pihak yang berwenang tidak segera melakukan perbaikan dan korban terus berjatuhan, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat dapat melakukan tuntutan pidana.

Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lalai menjalankan perintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, maka pengguna jalan/masyarakat dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut. Untuk Indonesia yang lebih baik, sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan haknya sebagai pengguna jalan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *