Hukum Kriminal News

Empat ASN Dikporada Nganjuk Terkatung-katung

“Setelah Jalani Hukuman 1 Tahun”

NGANJUK – ANJUKZONE – Empat mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi mebelair di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada) Nganjuk terkatung-katung. Masalahnya, ke-empat aparatur sipil negara (ASN), masing-masing Mohamad Dawam, Agus Suryo Irianto, Broto Sriaji dan Subardi tidak jelas nasibnya. Padahal, mereka telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun, dan menuntut haknya untuk dipulihkan. Apalagi, sejak sejak dinonaktifkan sebagai ASN selama enam tahun lebih, gaji yang mereka terima hanya 70% dari gaji pokok.
Mohamad Dawam, salah satu mantan terpidana korupsi mebelair mengatakan, selain dirinya ada tiga rekannya yang bernasib sama, yang hingga saat ini nasibnya digantung oleh Pemkab Nganjuk.
Menurut Dawam, dirinya dan tiga staf Dinas Pendidikan yang lain merupakan korban dari tindakan koruptif pejabat yang lalu. Mereka hanya staf yang menjalankan perintah atasan, namun saat kegiatan yang dilakukan ternyata melanggar tindak pidana korupsi, Dawam dan tiga rekannya ikut terseret.
“Kami itu hanya staf yang menjalankan perintah atasan. Namun karenaa konsekuenssi jabatan maka kami semua ikut terjerumus,” terang Dawam. Karena Dawam dan tiga rekannya telah menebus kesalahan dengan menjalani tahanan selama 1 tahun, maka dirinya menuntut hak-haknya sebagai ASN dikembalikan. Apalagi peraturan perundang-undangan yang berlaku memungkinkan ASN yang dihukum pidana kurang dari dua tahun dapat diaktifkan kembali.
Menanggapi tuntutan empat staf Dinas Pendidikan, Plt Sekkab Nganjuk Ir Agoes Soebagijo melalui Kabaghumas Agus Irianto mengatakan bahwa sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa ASN yang telah menjalani hukuman paling singkat dua tahun dapat diaktifkan kembali. Hal tersebut dipertegas dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 11/2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Sesuai PP 5/2017, dikatakan Agus Irianto, pada pasal 247 hingga pasal 248 disebutkan bahwa PNS yang dihukum penjara kurang dari dua tahun dapaat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Jika masih tersedia lowongan maka PNS yang telah menjalani masa tahanan kurang dari dua tahun dapat diaktifkan kembali. “Pemkab Nganjuk telah berupaya untuk melakukan kajian hukum terkait nasib ASN yang telah menjalani masa hukuman. Plt Bupati maupun Sekkab tidak keberatan untuk mengaktifkan ASN jika memang secara hukum tidak ada yang dilanggar,” terang Agus Irianto.
Niat baik Pemkab Nganjuk untuk mengaktifkan kembali ASN yang telah menjalani hukuman kurang dari dua tahun masih menunggu hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional dan BKNegara Kantor Regional II Jawa Timur. “Pemkab Nganjuk secara formal telah melakukan konsultasi untuk mengaktifkan kembali empat staf Dinas Pendidikan sebelumnya menjalani masa tahanan karena tindak pidana,” tegas Agus Irianto di ruang kerjanya. (skd)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *